Keputusan organisasi relawan Projo untuk melepas siluet wajah Joko Widodo dari logo resminya memunculkan spekulasi publik. Selama ini, Projo dikenal sebagai barisan pendukung setia Jokowi sejak masa kampanye Pilpres 2014. Identitas visual mereka pun erat melekat pada sosok sang presiden.

Perubahan logo itu disebut sebagai bagian dari transformasi organisasi menghadapi dinamika politik terbaru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini mengisyaratkan Projo tengah menyiapkan babak baru perjalanan politiknya—dari sekadar relawan personalitas, menuju kelompok pendukung pemerintahan yang lebih luas dan adaptif.

Namun pertanyaannya: apakah ini sinyal bergesernya orientasi politik Projo? Ataukah hanya upaya memperkuat posisi dalam peta kekuasaan saat ini?

Pengamat menilai, hilangnya wajah Jokowi bisa dibaca sebagai strategi menjaga jarak simbolik, sembari tetap mengklaim sebagai bagian dari perjuangan politik nasional. Dengan begitu, Projo tidak lagi terkunci pada figur tunggal, melainkan membuka ruang untuk agenda politik yang lebih luas, termasuk dukungan penuh terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Meski demikian, publik tentu menunggu bagaimana arah langkah konkrit Projo setelah perubahan ini. Apakah Projo akan tetap menjadi representasi politik Jokowi di panggung nasional, atau berubah menjadi kekuatan relawan yang sepenuhnya mengikuti arus kebijakan pemerintahan baru? Waktu dan sikap politik mereka ke depan akan menjawabnya.

Talk :: Advokat Senior/Relawan Merah Putih, C. Suhadi

&

Direktur Emrus Corner/Pakar Komunikasi Politik UPH, Dr Emrus Sihombing

Belakangan, isu bahan bakar jenis Pertalite yang diduga tercampur air kembali mencuat dan memicu keresahan di kalangan pengguna kendaraan.

Namun, PT Pertamina memastikan bahwa hasil pemeriksaan di ratusan SPBU wilayah Pantura Jawa Timur menunjukkan tidak ada indikasi pencampuran atau kontaminasi. Pemeriksaan dilakukan dengan metode teknis berlapis, mulai dari uji densitas hingga pengecekan warna dan kejernihan BBM.

Pertamina pun menegaskan akan menindak tegas oknum atau pihak mana pun yang terbukti mencampur atau merusak kualitas Pertalite.

Jadi apa penyebanya dan apa yang perlu di evaluasi pertamina ?

Untuk membhasnya bersama Pengamat Migas dari Universitas Krisna Dwipayana yang juga mantan operation Director PT Pertamina Trans Continental, Dr Win Puji Pamularso

Projo bersiap meninggalkan siluet wajah Jokowi dalam logo barunya sebagai bagian dari dukungan politik kepada Presiden Prabowo Subianto.

Apa makna transformasi ini dan bagaimana arah baru Projo di pemerintahan Prabowo-Gibran?
Simak analisis bersama Pakar Politik Citra Institute, Yusak Farchan, hanya di Radio Elshinta.

Sorotan positif tertuju pada perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap penguatan sektor UMKM saat berbicara di Forum APEC baru-baru ini. Dalam forum ekonomi besar yang dihadiri para pemimpin dunia itu, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadikan UMKM sebagai tulang punggung pertumbuhan inklusif.

Pernyataan tersebut dinilai selaras dengan agenda ekonomi nasional yang menempatkan pelaku usaha kecil dan menengah sebagai penggerak utama penciptaan lapangan kerja dan pendukung rantai pasok domestik. Sejumlah negara anggota APEC juga mengapresiasi fokus Indonesia dalam mendorong digitalisasi dan akses pembiayaan yang lebih luas bagi UMKM.

Kini yang menjadi sorotan adalah tindak lanjut dari komitmen tersebut. Pemerintah diharapkan mempercepat realisasi program konkret, mulai dari perluasan pasar ekspor UMKM, dukungan teknologi, hingga penyederhanaan regulasi usaha. Selain itu, penguatan kemitraan dengan perusahaan besar dan akses permodalan yang lebih terjangkau menjadi langkah penting agar UMKM dapat naik kelas dan berdaya saing global.

Dengan momentum apresiasi internasional ini, publik menunggu bukti nyata bahwa dorongan Presiden Prabowo tak hanya berhenti pada forum global, melainkan benar-benar memberikan dampak bagi jutaan pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Talk :: Pemerhati Ekonomi Kerakyatan, Hendra Kholid

&

Pengamat Ekonomi Internasional, Irwan Ibrahim

Presiden Prabowo Subianto meletakkan tiga pilar sebagai garis haluan Indonesia, yakni perdagangan multilateral berbasis aturan (WTO) dan gelanggang yang setara, pertumbuhan yang inklusif, serta keberlanjutan sebagai "kompas" kebijakan. Hal itu dinyatakan Presiden Prabowo, dalam Pertemuan Para Pemimpin Ekonomi APEC (AELM), Di Gyeongju, Korea Selatan. Di APEC, Prabowo juga memamerkan UMKM hingga Kopdes, sebagai contoh Ekonomi Inklusif. Apakah pernyataan atau seruan Prabowo tsb, akan menggugah para pemimpin negara APEC, untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi global, untuk pertumbuhan bersama? Talk bersama Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi.

Kasus dugaan penganiayaan yang menyeret Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, terhadap Muhammad Reza, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Sagoe, Kecamatan Trienggadeng, Aceh, kini mendapat perhatian serius.

Dugaan kekerasan fisik ini telah dilaporkan Badan Gizi Nasional (BGN) ke pihak kepolisian. Selain itu, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri juga akan memanggil Wakil Bupati Hasan Basri untuk dimintai keterangan.

Kasus ini memunculkan pertanyaan mengenai etika pejabat daerah, mekanisme pengawasan, serta perlindungan terhadap aparatur desa. Di sisi lain, kasus ini juga menyoroti tanggung jawab moral pejabat publik di tingkat lokal.

Untuk membahas isu tersebut, simak pembahasannya bersama Pakar Otonomi Daerah sekaligus Guru Besar IPDN, Prof. Djohermansyah Johan.

Nasib Bupati Pati kini berada di ujung tanduk. Setelah DPRD Pati menggelar rapat paripurna pemakzulan, sorotan publik tertuju pada proses politik yang menentukan apakah kepala daerah tersebut akan tetap menjabat atau harus lengser sebelum masa tugasnya berakhir.

Rapat yang berlangsung cukup tegang itu menyoroti dugaan pelanggaran yang dianggap mencederai tata kelola pemerintahan. Meski keputusan DPRD menjadi langkah penting dalam mekanisme pemakzulan, proses ini belum selesai. Kini, pemerintah pusat menjadi penentu akhir melalui pemeriksaan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung dan Kementerian Dalam Negeri.

Di tengah ketidakpastian, dukungan dan penolakan terhadap Bupati terus mengemuka di ruang publik. Sebagian pihak menilai langkah pemakzulan sebagai bentuk kontrol atas kekuasaan. Sementara pendukung Bupati menilai tuduhan yang dilayangkan masih harus diuji secara objektif.

Arah masa depan kepemimpinan Kabupaten Pati pun kini masih mengambang. Semua mata menunggu keputusan final, yang bukan hanya akan menentukan karier politik sang Bupati, tapi juga stabilitas pemerintahan daerah serta keberlanjutan berbagai program pembangunan yang sedang berjalan.

Talk : Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman Suparman & Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang/Warga Pati, Jawa Tengah, Hermawan Pancasiwi.

Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan arah baru kebijakan Kemensos, mulai dari pemutakhiran data bansos berbasis data tunggal nasional, partisipasi warga lewat aplikasi “Cek Bansos”, hingga tumbuhnya kesadaran sosial warga yang sukarela mundur dari penerima bantuan.

Simak wawancara eksklusif bersama Suwiryo dalam program Elshinta Siang, Jumat, 31 Oktober 2025.

#Kemensos #GusIpul #Bansos #ElshintaNews #KesadaranSosial #PodcastElshinta

Serikat buruh mengancam mogok nasional jika kenaikan upah minimum 2026 tak dipenuhi. Mereka menilai biaya hidup makin tinggi, sementara kenaikan upah tertinggal jauh.

Pemerintah merespons dengan membuka ruang dialog, namun negosiasi sebelumnya kerap buntu. Jika tak ada kesepakatan, aksi serentak di sejumlah sektor strategis bisa mengganggu produksi nasional.

Semua kini menunggu hasil perundingan: apakah pemerintah mampu meredam gelombang protes, atau Indonesia bersiap menghadapi mogok terbesar dalam beberapa tahun terakhir?

Talk:

- Dewan Buruh Nasional Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos

- Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Timboel Siregar

Pemerintah kembali membuka Program Pemagangan Nasional dengan gaji setara upah minimum bagi lulusan baru, menargetkan 80 ribu peserta di berbagai sektor industri. Program ini menjadi bagian dari stimulus ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas lapangan kerja dan menyiapkan tenaga kerja muda yang siap terserap industri.

Lalu, seberapa efektif kebijakan ini dalam mendorong penyerapan tenaga kerja muda?

Wawancara bersama Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah.

Dalam wawancara bersama Asrofi di Radio Elshinta Edisi Pagi (30 Oktober 2025), Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin menjelaskan dugaan kesalahan pencampuran atau blending etanol dalam Pertalite yang membuat banyak sepeda motor mogok di Jawa Timur. Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan Pertamina dan Kementerian ESDM dalam menjaga kualitas BBM serta menilai perlunya reformasi tata kelola energi nasional agar lebih transparan dan profesional.

Dalam wawancara di Radio Elshinta, Edisi Pagi, Tenaga Ahli KSP Ilham Malik menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) tidak membebani APBN.

Ia menjelaskan, pendanaan proyek ini murni skema business to business (B2B) dan seluruh biaya ditanggung oleh KCIC, bukan pemerintah.

Simak penjelasan lengkapnya hanya di Radio Elshinta.

Presiden Prabowo Subianto menyerukan perang melawan narkoba sebagai tanggung jawab bersama. Penindakan besar terus dilakukan, dengan penyitaan narkotika dalam jumlah masif untuk memutus jaringan sindikat.

Namun keberhasilan tak hanya ditentukan operasi aparat. Keluarga, sekolah, dan masyarakat harus menjadi benteng pencegahan. Karena narkoba bukan sekadar kejahatan, tapi ancaman serius bagi masa depan generasi kita.

Talk:

- Mantan humas BNN yg juga Dosen Hukum Pidana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya DR Slamet Pribadi SH MH

- Sosiolog Unika Sugijapranata, Hermawan Pancasiwi

Presiden Prabowo Subianto hadir langsung di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, untuk memimpin pemusnahan barang bukti narkoba seberat 2,1 ton. Kegiatan ini menjadi simbol penegakan hukum dalam satu tahun terakhir, di mana Polri berhasil menyita lebih dari 214 ton narkotika senilai Rp.29,37 triliun dan menangkap 65 ribu tersangka.

Apakah capaian ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba? dan bagaimana capaian bidang hukum Prabowo - Gibran, 1 tahun ini?

Talk bersama Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan.

Wawancara eksklusif Radio Elshinta bersama Saut Situmorang, pegiat anti korupsi sekaligus Wakil Ketua KPK periode 2015–2019, membahas langkah KPK dalam menyelidiki dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

Dalam perbincangan yang dipandu Suwiryo, Saut menegaskan bahwa KPK harus berani, transparan, dan berpegang pada sembilan nilai dasar integritas lembaga agar kepercayaan publik tidak luntur. Ia juga menyoroti pentingnya audit menyeluruh dan akuntabilitas dalam proyek strategis nasional bernilai triliunan rupiah ini.

🎙 Dengarkan selengkapnya hanya di Elshinta, untuk memahami lebih dalam arah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

#KPK #SautSitumorang #Whoosh #ElshintaPodcast #Antikorupsi #BeritaElshinta #KeretaCepat #Transparansi #GoodGovernance

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun ini turun sekitar satu juta rupiah. Angka yang bagi sebagian orang mungkin tidak terlalu besar, namun bagi calon jemaah yang telah menabung bertahun-tahun, setiap rupiah yang diringankan tentu bermakna.

Pemerintah menyebut penurunan biaya ini sebagai hasil peningkatan efisiensi dan pemeliharaan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan ibadah Haji. Mulai dari penyederhanaan layanan, penguatan negosiasi harga di Arab Saudi, hingga optimalisasi dana yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji.

Namun, muncul juga pertanyaan di tengah masyarakat: apakah kebijakan ini sudah cukup menjawab tantangan layanan dan keadilan kuota Haji di berbagai daerah? Bagaimana memastikan biaya yang lebih murah tetap menghadirkan pelayanan yang lebih baik? Dan pada akhirnya, apakah penurunan ini menghadirkan keberkahan bagi jemaah yang menjadi tamu Allah?

Talk:

- Ketua Umum DPP BERSATHU (Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah), Mohammad Farid Aljawi, S.E., M.H.

- Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Muslim (LPKM) Aceh, Syahrial MS, SH

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menaikkan tarif TransJakarta. Langkah ini ditempuh karena subsidi yang diberikan Pemprov telah membengkak, bahkan mencapai lebih dari Rp 9.000 untuk setiap tiket penumpang. Selain itu, tarif TransJakarta diketahui belum pernah mengalami penyesuaian sejak layanan ini beroperasi pada 2004.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan, penyesuaian tarif ini tetap akan menjaga TransJakarta sebagai moda transportasi paling terjangkau di Jabodetabek. Ia menegaskan, kenaikan tarif akan diikuti dengan peningkatan kualitas layanan, termasuk penambahan armada bus listrik dari 200 menjadi 500 unit pada 2025.

Namun, apa saja yang harus dikaji sebelum tarif TransJakarta benar-benar dinaikkan? Jangan sampai kebijakan ini justru membebani masyarakat yang menggantungkan mobilitas pada transportasi publik.

Talk bersama Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Dr. Yayat Supriatna.

DPR RI dan Kementerian Haji dan Umrah sepakat menyamaratakan masa tunggu keberangkatan haji menjadi 26 tahun mulai tahun 2026.

Langkah ini dilakukan untuk menciptakan pemerataan kesempatan bagi calon jemaah di seluruh provinsi Indonesia.

Kebijakan baru ini juga memperbaiki sistem sebelumnya yang membuat masa tunggu di sejumlah daerah bisa mencapai 47 tahun.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, perhitungan dan pembagian kuota tahun 2026 kini mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).

Perubahan perhitungan kuota berdasarkan proporsi daftar tunggu dan jumlah penduduk muslim turut memengaruhi distribusi kuota haji di tiap provinsi.

Bagaimana Komnas Haji melihat kebijakan ini?

Talk dengan Ketua Komnas Haji dan Umroh Indonesia Mustolih Siraj

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh kembali menjadi sorotan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan mark up anggaran dalam proyek strategis nasional ini, yang nilainya diperkirakan mencapai triliunan rupiah.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola proyek infrastruktur di Indonesia. Sejauh mana penyelidikan KPK bisa mengungkap kebenaran di balik proyek prestisius ini?
Apakah dugaan mark up ini akan menyeret pihak tertentu, dan bagaimana dampaknya bagi kepercayaan publik terhadap proyek nasional?

Untuk membahasnya lebih dalam, Elshinta berbincang dengan:
⚖️ Yudi Purnomo Harahap – Mantan Penyidik KPK

Simak analisisnya hanya di Radio Elshinta.

#Whoosh #KPK #KeretaCepat #Korupsi #ElshintaNews #Transparansi #InfrastrukturIndonesia

Tanggal 28 Oktober 2011 menjadi tonggak sejarah lahirnya jaminan kesehatan nasional di Indonesia.Empat belas tahun berlalu sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, bagaimana capaian dan tantangan sistem jaminan sosial kita hari ini?BPJS Kesehatan kini menaungi lebih dari 281 juta peserta di seluruh Indonesia — dari kota besar hingga pelosok negeri. Namun di balik capaian besar itu, masih ada persoalan kepesertaan, pembiayaan, dan mutu layanan yang terus menjadi sorotan publik.Dalam momentum 14 tahun UU BPJS, kami menghadirkan perbincangan bersama:🩺 Prof. Ali Ghufron Mukti – Direktur Utama BPJS Kesehatan👩‍💼 Rieke Diah Pitaloka – Inisiator UU BPJS, Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja IndonesiaSimak pembahasannya:Bagaimana menjaga semangat awal lahirnya UU BPJS?Apa capaian terbesarnya?Dan ke mana arah penguatan sistem kesehatan nasional ke depan?#BPJSKesehatan #UU24Tahun2011 #JaminanKesehatanNasional #ElshintaNews #KesehatanUntukSemua #IndonesiaSehat