Narasumber:

1. Mantan Anggota MPR, Pengamat politik Jusuf Suroso

2. Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Timbul Siregar

Indonesia genap berusia 80 tahun sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Delapan dekade bukan hanya angka, melainkan cermin perjalanan panjang bangsa ini dalam menghadapi berbagai dinamika sejarah, dari perjuangan fisik, transisi politik, hingga pembangunan karakter dan ideologi bangsa.

Di tengah arus globalisasi, perubahan zaman, serta tantangan kebangsaan hari ini, penting bagi kita untuk kembali merenungkan

Apa arti kemerdekaan yang sesungguhnya? Bagaimana perjalanan sejarah membentuk identitas kita sebagai bangsa? Dan sejauh mana Pancasila tetap relevan sebagai dasar ideologis dalam menjawab tantangan masa depan?

Rektor UM (Universitas Negeri Malang)2022-2027, yang juga Mantan Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) - Prof. Dr. Hariyono, M.Pd

Indonesia merayakan momen istimewa: 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Delapan dekade sudah bangsa ini berdiri merdeka, membangun jati diri, serta menegakkan nilai-nilai konstitusi dan hukum sebagai pilar negara yang berdaulat.

Namun, dalam perjalanan panjang tersebut, tak bisa menutup mata bahwa penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Dari persoalan keadilan sosial, korupsi, hingga kepastian hukum — semuanya menjadi refleksi yang penting untuk direnungkan saat kita merayakan kemerdekaan yang ke-80 ini.

Lantas Bagaimana sebenarnya kita memaknai kemerdekaan dari sudut pandang hukum? Apa arti “merdeka” dalam konteks penegakan hukum yang adil dan beradab? Dan sejauh mana hukum di Indonesia sudah menjamin kemerdekaan sejati bagi seluruh rakyatnya?

Bersama Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia- Akhiar Salmi, S.H., M.H.

Sejumlah pemerintah daerah ramai-ramai menaikkan besaran Pajak Bumi Daerah yang berkali lipat seperti di Kabupaten Pati, Jombang, Kota Cirebon, Kota Semarang, dan Kabupaten Bone. Kenaikan ini menuai penolakan masyarakat karena dianggap membebani ditengah situasi ekonomi saat ini. Seperti di kab Pati, terjadi aksi demo besar2an menolak kebijakan tersebut. Pemerintah daerah beralasan kebijakan tersebut untuk sudah diputuskan pemerintahan sebelumnya dan untuk mendukung kegiatan pembangunan di daerah. Apa penyebab sejumlah pemda membuat kebijakan kontroversi tsb, dan apa solusi pemerintah daerah?

Simak pembahasannya bersama Pakar otonomi daerah / Gurubesar IPDN, Prof Johermansyah Johan

Membedah pidato kenegaraan Presiden Prabowo tentang Nota Keuangan dan RUU APBN 2026, realistis atau terlalu optimistis?

Talk:

- Fungsionaris Kadin Indonesia, Ketum HIPPI Jakarta Timur, Muhammad Sirod.

- Pengamat Politik/Mantan Anggota MPR RI, Jusuf Suroso.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Dalam pernyataannya, Presiden menekankan bahwa dirinya akan memimpin langsung upaya memberantas korupsi dan penyelewengan di seluruh lembaga eksekutif. Ia bahkan menyebut korupsi sebagai salah satu penghambat utama kemajuan bangsa yang masih mengakar di berbagai institusi, termasuk di tubuh BUMN dan BUMD.

Presiden juga mengumumkan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi dan menyelamatkan Rp300 triliun dalam APBN yang sebelumnya rawan diselewengkan. Dana ini berasal dari berbagai pos, seperti perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor, hingga anggaran non-produktif lainnya.

Bagaimana memastikan komitmen ini tidak berhenti pada tataran retorika?

Talk besama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Periode 2007 - 2011, M Jasin.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menindak siapa saja termasuk anggota TNI maupun Polri yang kedapatan membekingi praktik tambang ilegal. Pernyataan ini muncul di tengah sorotan serius terhadap maraknya tambang ilegal di Indonesia, yang menurut data Presiden, jumlahnya mencapai 1.063 lokasi.

Tambang ilegal bukan hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga membawa dampak lingkungan yang masif, mulai dari kerusakan hutan, pencemaran sungai, hingga konflik sosial di sekitar wilayah tambang. Di balik aktivitas ini, sering disebut ada oknum aparat atau pihak berpengaruh yang memberikan perlindungan.

Lantas apakah ultimatum ini akan benar-benar menjadi titik balik dalam penegakan hukum di sektor tambang?

Talk bersama Dinamisator JATAM Kaltim, Mustari Sihombing.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat saat Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan di DPR RI, hari ini. IHSG berhasil menyentuh level psikologis baru di 8.000 dalam perdagangan intraday. IHSG terpantau naik 1,03% ke level 8.012,63 pada pukul 10:28 WIB. Melesatnya IHSG pagi ini merupakan rekor baru, setelah Tadi pagi, IHSG dibuka di posisi 7.931 dan sempat melemah ke 7.898. Lonjakan tersebut turut mendorong nilai kapitalisasi pasar alias market cap IHSG menjadi Rp 14.503,29 triliun. Sejak awal perdagangan, nilai transaksi sudah mencapai Rp 18,80 triliun. Apa yg bisa dijelaskan dari fenomena ini ?

Wawancara bersama Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta

Sertifikasi halal bukan hanya sekedar formalitas, tetapi juga merupakan strategi penting dalam meningkatkan omset dan kepercayaan publik, terutama di negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti di Indonesia, lalu bagaimana BPJH mendorong para pelaku UMK menjadikan sertifikat halal sebagai strategi meningkatkan omset dan kepercayaan publik atas produk mereka?

Wawancara bersama Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH Ahmad Haikal Hasan (Babeh Haikal)

Kenaikan Drastis PBB di sejumlah daerah (Pati, Cirebon, Bone, Jombang, dll) membuat warga resah, bagaimana solusinya?

Talk:

- Direktur Indonesia Tax Care, Basuki Widodo

- Pengamat Ekonomi, Salamuddin Daeng

Kenaikan Drastis PBB di sejumlah daerah (Pati, Cirebon, Bone, Jombang, dll) membuat warga resah, bagaimana solusinya?

Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Keputusan ini menjadi sorotan publik, karena Hasto dikenal sebagai tokoh penting yang turut membentuk arah kebijakan partai dalam berbagai momentum politik nasional.

Apa arti kembalinya Hasto sebagai Sekjen bagi internal PDIP? dan bagaimana hal ini akan memengaruhi posisi partai ke depan?

Talk bersama Politikus PDIP, Guntur Romli.

Publik dihebohkan oleh beredarnya sebuah video berdurasi 1 menit 5 detik yang memperlihatkan seorang dokter di RSUD Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, mendapatkan intimidasi dan tekanan dari pihak keluarga pasien. Dalam video tersebut, tampak keluarga pasien memaksa sang dokter untuk membuka masker di hadapan pasien wanita yang tengah terbaring lemah.

Bagaimana sikap IDI terhadap peristiwa ini? dan Apa langkah hukum yang bisa diambil untuk melindungi dokter yang menjalankan tugasnya?

Talk bersama Ketua Biro Hukum Pembinaan, Pembelaan Anggota (BHP2A) IDI Cabang Musi Banyuasin, dr. Zwesty Wisma Devi MH.

Kasus kematian Dea Permata Karisma (27), seorang wanita asal Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat mendapat beragam reaksi setelah diketahui korban sudah berbulan-bulan menerima teror dan ancaman pembunuhan melalui pesan WhatsApp (WA). Selain itu, berdasarkan keterangan keluarga, korban sempat menyampaikan ancaman tersebut ke kepolisian namun tdk mendapat tanggapan. Pelaku sendiri telah ditangkap dan diduga merupakan mantan pembantu, langkah apa yg dilakukan kompolnas ?

Wawancara bersama Komisioner Kompolnas, Dr. Yusuf Warsyim, S.Ag., M.H 

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia ( PHRI) Jawa Timur mendesak pemerintah melalui kementerian hukum, agar merevisi UU Hak Cipta yang dianggap implemtasi dilapangan, tidak sesuai. Karena menimbulkan keresahan kalangan pengusaha hotel dan restoran yang menyajikan lagu, dalam menyambut tamu dan menghibur.

Wawancara bersama Ketua PHRI Jawa Timur, Dwi Cahyono

Aksi penolakan kenaikan PBB beralih menjadi tuntutan mundur Bupati Pati, bagaimana menanggapinya?

Talk:

-Dosen Ilmu Politik Pemerintahan dan Pengamat Politik Universitas Jenderal Achmad Yani, Arlan Siddha, S.IP., MA

-Pengamat Politik Mantan Ketua KPU Prop Jateng, Joko Purnomo

Harga beras di pasar terus merangkak naik di tengah melimpahnya stok beras Perum Bulog. Kenaikan harga beras juga mendapatkan perhatian dari Istana. Rencana Pemerintah untuk mengKlasifikasi Beras Premium dan Medium, dan akan 'melebur' klasifikasi mutu beras, menuai kontroversi.Bagaimana Serikat Petani Indonesia (SPI) merespon naiknya harga berasa disejumlah daerah serta merespon Rencana Pemerintah untuk mengKlasifikasi Beras Premium dan Medium, dan akan 'melebur' klasifikasi mutu beras?

Wawancara bersama Direktur Ekonomi KPPU, Mulyawan Ranamenggala

Kasus kematian akibat dugaan budaya kekerasan senior-junior di lembaga pendidikan akademi milter masih terjadi. Metode pengawasan pun mendapatkan sorotan publik , bahwa Itikad menghapus kekerasan didunia akmil harus benar-benar dilakukan. Apa yg harus dievaluasi, agar tidak menjadi momok bagi orangtua dan calon taruna utk mengikuti pendidikan di Akmil ?

Wawancara bersama Pakar pendidikan karakter, Doni Koesoema dan Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI, (Purn) TB Hasanuddin

Apa yang harus dievaluasi dari kasus kematian Prada Lucky diduga korban kekerasan seniornya?

Talk:

-Pengamat Militer Univ Padjajaran Bandung, Prof Muradi

- Sosiolog Unika Sugijapranata, Hermawan Pancasiwi

Tak kunjung dieksekusinya Silfester Matutina, pada kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, dengan vonis 1,5 tahun penjara, menjadi sorotan. Sebelumnya Kejagung menyatakan, pengajuan peninjauan kembali (PK) yang dilakoni Silfeter Matutina tidak menunda ekseksusi. Dimana, eksekusi badan terhadap Silfester menjadi kewenangan Kejari Jakarta Selatan (Jaksel). bagaimana komisi kejaksaan menilai kasus tersebut ?

Wawancara bersama Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak RI) - Prof, Pujiyono Suwadi

Periode 2024 pengadilan Indonesia menjatuh kan Vonis mati pada 85 Narapidana. Periode Januari-Maret 2025 pengadilan menjatuhkan hukuman mati terhadap 21 terdakwa. Kopda Bazarsah, Kompol Satria Nanda dan iptu Shigit Sarwo Edhi, serta Indra Septiarman, terdakwa pembunuh gadis penjual gorengan, telah menambah daftar Terpidana mati. Masyarakat yang mencari keadilan, merasa lega hukum mati harus ditegakkan pada pelaku kejahatan keji. Apakah Hukum Pengadilan kita saat ini telah berada di Trek yang sesungguhnya?

Wawancara bersama Associate Professor, Dosen FH UNTAG, (Ketua bidang masyarakat hukum pidana kriminologi Indonesia ) - Dr. Bambang joyo supeno, S.H., M.Hum