Sekata #12 - Pernikahan usia dini masih menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat hukum di Indonesia. Meskipun data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan penurunan angka pernikahan dini secara nasional menjadi 5,9% untuk proporsi perempuan usia 20–24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun, sejumlah daerah justru mengalami peningkatan. Salah satunya adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang naik dari 14,68% menjadi 17,32%.
Setahun bekerja, bergerak-berdampak
Selengkapnya di https://www.youtube.com/live/xZsSVRgMlno
#BPHN #Kementerianhukum
#Layananhukummakinmudah
#Setahunberdampak
Hidup itu seperti siklus. Ada jatuh, ada bangun. Begitu pula dengan ritme kehidupan yang mengatur emosi, energi, bahkan semesta.Di episode kali ini, Erik Katama akan mengajak kita membahas isu aktual seputar keadilan di desa/ kelurahan: Kontribusi Nyata Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan.Kita tahu, akses terhadap keadilan sering jadi tantangan, terutama bagi masyarakat desa atau kelurahan yang memiliki keterbatasan. Untuk itu, pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum menghadirkan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sebagai jembatan agar keadilan bisa dirasakan sampai ke akar rumput.Tapi, seberapa efektif program ini berjalan? Apakah masyarakat sudah benar-benar tahu keberadaannya? Dan kendala apa saja yang muncul di lapangan? Temukan jawabannya bersama Constantinus Kristomo, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, dalam diskusi kali ini, hanya di Rhythm N Law #1 dengan tema Peran Posbankum Desa/Kelurahan Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat di Tingkat Desa/Kelurahan.Setahun bekerja, bergerak-berdampak#BPHN #Kementerianhukum #Layananhukummakinmudah #setahunberdampak#AksesKeadilan #Posbankum #BPHN #KeadilanUntukSemua #layananhukummakinmudah
Integrasi Layanan Online Dispute Resolution (ODR) Di Indonesia Sebagai Upaya Optimalisasi Pemenuhan Hak Konsumen Di Era Disrupsi
Penulis: Ilmina Jihan Zafira
More info: BPHN.GO.ID atau https://rechtsvinding.bphn.go.id/
Efisiensi Penyelesaian Berkas Perkara Melalui Optimalisasi Alur Koordinasi Antara Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam KUHAP
Penulis: Ahmad Arifin
More info: BPHN.GO.ID atau https://rechtsvinding.bphn.go.id/
Dilema Presidential Threshold: Pilar Demokrasi Atau Lumbung Oligarki (Pasca Putusan MK Nomor 62/PUU-XII/2024)
Penulis: Della Nursari
More info: BPHN.GO.ID atau https://rechtsvinding.bphn.go.id/
Hadirnya Hakim Pemeriksa Pendahulu (HPP) Menggantikan Pra Peradilan Dalam RKUHAP Apakah Menjawab Keterbutuhan?
Penulis: Ilman Nurfathan
More info: BPHN.GO.ID atau https://rechtsvinding.bphn.go.id/
Penegakan Hak Cipta dalam Mendukung Industri Kreatif
Penulis: Riza Fathoni Mulyoto
More info: BPHN.GO.ID atau https://rechtsvinding.bphn.go.id/
Tinjauan Hukum Terhadap Larangan Penggunaan Coin Digital Sebagai Alat Pembayaran Dan Pengakuannya Sebagai Komoditas Di Indonesia
Penulis: Susanto
More info: BPHN.GO.ID atau https://rechtsvinding.bphn.go.id/
Service Level Agreement Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen
Penulis: Krisna Bayu Aji
More info: BPHN.GO.ID atau https://rechtsvinding.bphn.go.id/
BPHN Talks #70 - Berakhlak dalam Pelayanan Publik (Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat)
#bphn #kementerianhukum #layananhukummakinmudah #bphntalks #podcast
BPHN TALKS #69 - Mengenal Lebih Dalam NLPA
Podcast BPHN TALKS #69 kali ini mengajak Sahabat BPHN untuk mengenal lebih dalam tentang NLPA “Non Litigation Peacemaker Association” bersama Taufik Hidayat, Ketua Umum NLPA dan juga Muskinta, Sekjen NLPA. Episode ini menggali lebih lanjut tentang PJA (Peacemaker Justice Awards), Posbankum Desa/Kelurahan hingga sejarah berdirinya NLPA.
Dengan adanya Posbankum Desa/Kelurahan ini mewujudkan amanat dari Pemerintah, yang menugaskan Kepala Desa tidak hanya sebagai kepala administrasi tetapi juga juru damai di desa. NLPA sendiri digagas oleh Taufik Hidayat untuk menjadi wadah bagi alumni Pelatihan Peacemaker untuk bersilaturahmi dan berdiskusi terkait kasus-kasus yang ada di masyarakat.
"Dengan binaan dari BPHN melalui program PJA, kita semakin cerdas menyikapi permasalahan yang ada di desa", ujar Mustakin, Sekjen NLPA.
Simak obrolan selengkapnya di BPHN Talks #69
Watch full on : https://www.youtube.com/watch?v=ym3zbXMx79o
#bphn
#kementerianhukum
#layananhukummakinmudah
#NLPA
#peacemakerjusticeaward
Sekata #5 Perlindungan Hukum Bagi Warga Desa Korban Pinjol
Sekata #4 - Restorative Justice Disorot dalam SEKATA#4: Menuju Keadilan yang Lebih Humanis dari Desa hingga Kota
Konsep keadilan yang tidak selalu harus berujung di ruang sidang menjadi sorotan utama dalam kegiatan SEKATA#4 – sesi Kupas Data dan Fakta Hukum, Rabu (23/7). Mengangkat tema “Restorative Justice dalam Konsep Undang-Undang No.1 Tahun 2023 (KUHP): Penerapan di Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan”, kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dan disiarkan melalui kanal YouTube resmi BPHN Kemenkum.
Lebih lengkap cek https://www.youtube.com/watch?v=kH3qov3NjeA&t=1027s
#bphn
#kementerianhukum
#layananhukummakinmudah
#sekata
Hallo #SahabatBPHN! Rekan-rekan Penyuluh Hukum seluruh Indonesia!!
Jangan lewatkan SEKATA #3 – Sesi Kupas Data dan Fakta Hukum dengan tema:
"Kolaborasi Pemerintah dan Desa Dalam
Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa"
🗓️ Rabu, 16 Juli 2025
⏰ Pukul 09.00 WIB
📺 Tayang eksklusif di YouTube Channel BPHN Kemenkum
✅ GRATIS & tersedia e-sertifikat!
Bersama narasumber inspiratif:
_-Deden Sudrajat, S.SiT., M.H. Kepala Subdirektorat Penanganan Sengketa Batas Bidang Tanah_
_-H. TAUFIK HIDAYAT Kepala Desa Suco Provinsi Jawa Timur (KETUA UMUM NLPA)_
Dipandu oleh Edi – Penyuluh Hukum Madya BPHN
SEKATA #2 – Sesi Kupas Data dan Fakta Hukum dengan tema:"Penguatan Akses Keadilan dan Perlindungan bagi Perempuan dan Anak Melalui Kolaborasi Lintas Sektor"Bersama narasumber inspiratif:Dra. Desy Andriani – Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kemen PPPALiya Yuliana – Koordinator Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat LBH APIK JakartaDipandu oleh Yuliawiranti – Penyuluh Hukum Madya BPHN🗂️ Ayo registrasi sekarang di link berikut: https://bit.ly/446R1EAMari kita kupas data dan fakta hukum, bersama dalam satu suara: SEKATA!
Episode perdana SEKATA – Sesi Kupas Data dan Fakta Hukum dengan tema:Isu Perlindungan Pekerja Migran serta Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)🗓️ Rabu, 02 Juli 2025⏰ Pukul 09.00 WIB📺 Tayang eksklusif di YouTube Channel BPHN Kemenkum✅ GRATIS & tersedia e-sertifikat!Bersama narasumber inspiratif:Wahyudi Putra – Kepala Biro Hukum KP2MIMarciana Dominika Jone – Penyuluh Hukum Utama BPHNDipandu oleh Yuliawiranti – Penyuluh Hukum Madya BPHN
Podcast BPHN Talks #68 menghadirkan perbincangan menarik bertema “Mainstreaming HAM 1 Juta ASN” bersama Novie Soegiharti, Direktur Penguatan Kapasitas HAM Kementerian HAM. Episode ini mengupas tuntas bagaimana prinsip-prinsip hak asasi manusia diintegrasikan ke dalam kinerja 1 juta ASN di seluruh Indonesia guna menciptakan pelayanan publik yang adil, transparan, inklusif, dan bebas dari diskriminasi.Program ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepatuhan terhadap HAM, menanggulangi diskriminasi dan ketimpangan sosial, serta menjaga integritas pemerintah.Simak wawasan dan strategi implementatif langsung dari ahlinya, hanya di BPHN Talks! Jadilah bagian dari gerakan ASN yang lebih humanis dan berkeadilan.Akan tayang premiere di tanggal 5 Mei 2025 pukul 13.00 WIB di youtube channel BPHN Kemenkum.#bphn#kementerianhukum#Layananhukummakinmudah#aksinyatasejahtera
Metode 6 Dimensi Analisis dan Evaluasi adalah variabel dan indikator penilaian yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Pancasila, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, disharmoni pengaturan, kesesuaian asas bidang kejelasan hukum rumusan, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, serta efektivitas pelaksanaan peraturan perundang undangan.More info: bphn.go.id #KementerianHukum#bphn#LayananHukumMakinMudah#AksiNyataSejahtera#analishukum#6dimensi
Metode 6 Dimensi Analisis dan Evaluasi adalah variabel dan indikator penilaian yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Pancasila, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, disharmoni pengaturan, kesesuaian asas bidang kejelasan hukum rumusan, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, serta efektivitaspelaksanaan peraturan perundang undangan.More info: bphn.go.id #KementerianHukum#bphn#LayananHukumMakinMudah#AksiNyataSejahtera#analishukum#6dimensi
Pada episode kali ini Podcast Juara membahas mengenai artikel yang telah terbit di Jurnal Rechtsvinding Volume 13 Nomor 3 Tahun 2024 yang berjudul “Evidence-Based Regulation: Pendekatan Ex-Post Review Dalam Perubahan Peraturan Perundang-Undangan”. Penulis: Gunardi SA Lumbantoruan Host: Ria Istianti Untuk Naskah dapat di akses di: https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejou...
Untuk menyimak di youtube bisa klik link berikut https://www.youtube.com/watch?v=jePMVv_0MgQ
#HUKUM #PEMBINAANHUKUMNASIONAL #ANALISHUKUM #BPHN #kementerianhukum #layananhukummakinmudah #AksiNyataSejahtera#CapaianKemenkum
