SELUK BELUK TANAH HGU || Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., MCL. MPA (UGM); Prof. Dr.  Kurnia Warman,  SH., M. Hum (Andalas) & H. Sarjita, S.H., M.Hum. Cert. MP., P. Adv. (STPN).

Webinar Ilmiah, 9 Januari 2021 

Keberatan atas Permen ATR/BPN No. 4 Tahun 2020 || Kewajiban-kewajiban Lapangan Penilai Pertanahan Bertambah Berat dan harus Memberikan Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Semua Pemangku Kepentingan.

Prinsip Pemberdayaan Masyarakat bisa sebagai Benchmark dalam Menyusun Livelihood Restoration Program (LRP) bagi Masyarakat yang Terdampak adanya Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Sumber: Cuplikan Diskusi dalam Pelatihan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (daring), 24-28 Agustus 2020, NLCs-ESS | UGM | STPN | ADB | WB.  Apakah Biaya Permukiman Kembali dan Program Pemulihan Kehidupan Masyarakat Terkena Dampak Proyek juga termasuk dalam Perumusan Besarnya BOPP? 

Ahli Pengadaan Tanah itu Berat! || Tapi Sangat Menantang & Menarik

Cuplikan respon atas berbagai pertanyaan selama pelatihan pengadaan tanah dan pemukiman kembali 24-28 Agustus 2020 (daring) || NLCs-ESS | PSLH UGM | STPN | ADB | WB

Sumber: Cuplikan Penutupan Pelatihan Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali (daring), 24-28 Agustus 2020, NLCs-ESS | UGM | STPN | ADB | WB

Sumber: Tanggapan atas pertanyaan peserta  pada Pelatihan Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali (daring), 24-28 Agustus 2020, NLCs-ESS | UGM | STPN | ADB | WB.  "Bagaimana Cara Menyelenggarakan Konsultasi yang Bermakna?"

Sumber: Tanggapan Diskusi mulai Biaya Transakasi | Tanah Negara | Tanah Sisa | hingga Tanah yang Diagunkan di Bank, pada Pelatihan Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali (daring), 24-28 Agustus 2020, NLCs-ESS | UGM | STPN | ADB | WB

Diskusi KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI || Ibu Arie Yuriwin, SH, M.Si. (Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN) - Dr. Senthot Sudirman, MS. (Ketua STPN), merupakan Pelatihan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali 24-28 Agutus 2020 (online), NLCs-ESS - PSLH UGM-STPN BPN-ADB-WB.

Bagaimana Memahami Tanah Negara dalam Perpres 62/2018 dan Menentukan Siapa yang Berhak Mendapatkan Santunan dalam konteks Perpres 62/2018.

Uraian singkat tentang Omnibus Law & Pertahanan || Khususnya Pengadaan Tanah Seperti Apa?

Pengadaan Tanah di bawah 5 Ha, lebih baik mana ditempuh dengan Pembelian Langsung atau Menggunakan 4 Tahap? Apa untung rugi dari masing-masing pilihan tersebut?

Kita harus bisa memandang semua kejadian dari sisi positif, ojo gampang ngresulo yang jutsru meyiksa diri kita. Yang menyiksa diri kita itu, kita sendiri, maka penting memandang positif semua yang ada pada diri kita, bukan sebaliknya.

Seminar Online || Menciptakan Milenial yang Unggul, Kreative & Innovative || STIMA IMMI Jakarta

PERMEN ATR/BPN NO 6/2020 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL. 

Banyak Beda Tafsir tentang Tanah Negara, Bagaimana Solusinya || TidaK Setuju dengan Hasil Penilaian KJPP Tapi Tak Mau Menggugat, Bagaimana Solusinya?

Penting mengetahui pemberdayaan masyarakat. Program Livelihood Restoration Program terhadap kelompok rentan dan terdampak serius sebaiknya memperhatikan prinsip Pemberdayaan Masyarakat.

Epilog Webinar || Pengadaan Tanah akan lancar jika menerapkan prinsip Layak & Adil.

Pada era digital, penting untuk memasukkan format digital pada lampiran Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah