Ditengah pandemi covid-19 Pemerintah, DPR, KPU tetap melanjutkan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020, namun beberapa kalangan menganggap hal ini dapat berpotensi menciptakan kluster baru, lantas bagaimana sebenarnya pelaksanaan pilkada di masa pandemi???

Pilkada 2020 sebentar lagi akan dimulai, namun pilkada kali ini berbeda karena akan dilaksanakan pada masa pandemi covid-19 bagaimanakah tantanganya dan pernak-perniknya?? Hal tersebut akan diulas secara mendalam oleh Ketua Bawaslu periode 2008-2011, Nur Hidayat Sardini (NHS)

Banyak ekonom memprediksi ekonomi Indonesia akan mengalami resesi, benarkah itu akan terjadi ?

Bagaimana relasi antara politik dan agama, bagaimana peran agama dalam membentuk NKRI, lalu bagaimana politik identitas berkambang di Indonesia, dengarkan selengkapnya di edisi podcast kali ini

Jefery Winters menyatakan Oligarki merupakan perilaku menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang dapat digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Vedy Hadiz juga menyatakan bahwa sistem politik Indonesia itu Oligarki. Lantas benarkah sistem politik Indonesia Oligarki ?

Angka yang terdampak positif maupun meninggal akibat covid-19 semakin hari semakin bertambah sebenarnya Pemerintah telah mengeluarkan beberapa stimulus kebijakan, lantas sudah tepatkah kebijakan-kebijakan tersebut ?

Pada masa pandemi covid-19 ini kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dengan kondisi seperti ini Pemerintah bersama DPR mengeluarkan stimulus kebijakan salah satunya RUU Cipta Kerja, Apakah RUU Cipta Kerja akan menyebabkan akselerasi investasi dan akan menyelematkan perekonomian Indonesia ???

Bagaimana wajah demokrasi di masa pandemi dan Bagaimanakah cara mewujudkan demokrasi di masa pandemi ???

Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi diskusi yang hangat akhir-akhir ini, sebenarnya seperti apa dan sejauh mana sih RUU HIP ini ???

Kebebasan akademik merupakan salah satu pilar dari negara demokrasi, lantas bagaimana kondisi Kebebasan Akademik dewasa ini ?

Secara resmi pada tanggal 12 Mei 2020 Presiden bersama DPR mengesahkan Revisi UU Minerba. Terdapat berbagai penolakan, pro-kontra dari berbagai kalangan, lantas untuk siapakah UU minerba ini ?

Muncul wacana dari beberapa kalangan untuk mengembalikan GBHN yang sempat diterapkan di Indonesia, mereka beralasan bahwa GBHN itu begitu urgen di era sekarang, karena agar roda pemerintahan ini dapat berjalan secara koheran antara pusat dan daerah, tata kelola pemerintahan menjadi terstruktur, dan masih banyak lagi pertimbangan-pertimbangan lainya. Lantas benarkah GBHN menjadi keniscayaan di era sekarang?...