Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur berpotensi mangkrak karena meleset jauh dari rencana yang pernah dirancang Jokowi. Proyek itu memang tak pantas dilanjutkan. Di tengah kelesuan ekonomi, beban utang, belanja pemerintah semestinya dialokasikan untuk proyek-proyek bermanfaat. Proyek ugal-ugalan IKN memberi pelajaran kepada Prabowo bahwa memaksakan ambisi tanpa menimbang manfaat akan merugikan orang banyak.
-------------------------
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Utang pemerintah Indonesia sampai triwulan pertama 2025 sebesar 7 ribuan triliun rupiah. Untuk membayar utang yang jatuh tempo, pemerintah justru menarik utang baru. Selama ini Kementerian Keuangan mengklaim utang Indonesia dalam kondisi baik-baik saja. Padahal tolok ukur yang mereka gunakan itu bisa menyesatkan karena memberi gambaran tak utuh tentang kerentanan ekonomi Indonesia. Kondisi ini akan semakin parah dengan realisasi proyek-proyek besar Presiden Prabowo.
- - -
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Mohammad Riza Chalid, saudagar minyak yang malang-­melintang di setiap rezim, akhirnya menjadi tersangka korupsi impor minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Bukan satu-dua kali Riza tersandung kasus hukum, namun selalu lolos karena memiliki sandaran politik yang membuatnya aman. Sekelompok pengusaha ditengarai meminta Riza berbagi lapak bisnis minyak, tapi ia menolak. Muncul kecurigaan ini sekadar pergantian pemain bisnis minyak.

- - -
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Proses peradilan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong semakin menunjukkan keganjilan. Jaksa penuntut umum mengabaikan begitu saja banyak kesaksian dalam persidangan yang telah berlangsung selama empat bulan. Tak hanya para saksi, sejumlah fakta yang bertentangan dengan dakwaan jaksa muncul dalam persidangan. Penanganan perkara yang menjerat Tom bakal menjadi preseden buruk: kebijakan bisa dengan mudah dipidana.
-------
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Koalisi PDI Perjuangan dengan Prabowo Subianto makin dekat. Gerindra telah memberikan tawaran, PDIP tidak menolak, sembari mengajukan sejumlah syarat semata untuk kepentingan partainya. Sampai di sini, politik  sekadar jadi permainan para juragan partai. Harapan adanya oposisi sebagai penyeimbang pemerintahan terancam musnah. 
- - -
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Pengakuan para tersangka kasus pengamanan judi online semakin mengarah ke Budi Arie Setiadi, bekas Menteri Komunikasi dan Informatika. Polisi tentu tidak boleh tebang pilih: menyasar pegawai rendahan, membiarkan para petinggi yang terindikasi terlibat. Di luar itu, aparat hukum mesti menyelisik bandar dan penerima manfaat yang lebih besar.  Perputaran uang judi online yang besar membuat aparat tak punya nyali memberantas pelaku sesungguhnya. Apalagi uang besar ilegal itu juga dipakai untuk membiayai operasi politik.
- - -
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon sejak 2004 konsisten menyangkal kejahatan manusia pada 1998. Dalam tragedi pemerkosaan itu, Fadli menyoal kata “massal”. Padahal Presiden BJ Habibie dan Jokowi mengakui kejahatan tersebut. Muncul kecurigaan motif politik di balik upaya memanipulasi sejarah kerusuhan Mei 1998.
- - -
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Dalam urusan melanggar aturan, para pejabat Indonesia mahir bersembunyi di balik asap: berpikir sudah rapi menutupi kejahatan, padahal publik melihatnya secara telanjang. Dalih “hilirisasi” sumber daya alam hanya kedok menyedot aset berharga Indonesia untuk keuntungan elite dan bohir politik. Salah satunya penerbitan izin tambang nikel di Raja Ampat yang menabrak konstitusi. Indonesia sedang menempuh kutukan sumber daya alam: kekayaan melimpah tapi kita tetap miskin karena korupsi dan keserakahan.
- - -
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Pengalihan kewenangan pengelolaan perusahaan pelat merah dari Kementerian BUMN ke Danantara tidak akan membawa kebaikan dalam tata kelola. Bedanya, Menteri Erick Thohir yang sebelumnya berkuasa besar, mendadak menjadi tidak berdaya. Namun ini semata ganti pemain. Serupa yang lalu-lalu dengan dalih kepentingan rakyat, Danantara diizinkan mengalokasikan dana untuk proyek-proyek yang tidak layak secara ekonomi , dan kental hanya akan menguntungkan segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan. Tanpa transparansi dan pengawasan, Danantara mempercepat terbentuknya institusi ekonomi ekstraktif di Indonesia dan sebagai jalan tol menjadi negara gagal.
- - -
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Pemilihan dua pejabat eselon I di Kementerian Keuangan menuai polemik. Presiden Prabowo memilih Direktur Jenderal Bea Cukai dan Direktur Jenderal Pajak semata favoritisme dan mengabaikan sistem meritokrasi. Padahal mereka memegang posisi strategis yang membutuhkan profesionalitas. Keputusan ini juga bisa menimbulkan pesan keliru: loyalitas lebih penting daripada kapabilitas.
- - -
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.

Sukses sebagai oligark, Haji Isam tahu membaca arah angin politik. Di Indonesia, tanpa partai, kekuasaan mudah guyah, terutama ketika sumber daya dan dana  mulai menipis. Kini Haji Isam masuk ke gelanggang politik dengan berencana menguasai PPP lewat saudaranya.
- - -
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Dedi Mulyadi terlihat di mana-mana, tapi sesungguhnya tak menyelesaikan apa-apa. Kebijakannya yang kontroversial tak pernah menyentuh akar masalah. Getol membuat konten boleh saja asal tidak melupakan janji kampanye. Cara Dedi memupuk populisme mengingatkan Tempo sepak terjang Mulyono alias Jokowi.
 - - - - - - -
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Hercules dan organisasi masyarakat GRIB Jaya (Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu) kini bertransformasi menjadi pemain politik. Bagi mereka, nama Prabowo Subianto ampuh tak hanya untuk merekrut anggota dan menambah pundi-pundi dari bisnis keamanan, hal itu juga membuat mereka kebal dari penindakan aparat hukum, dan leluasa berbuat onar di pelbagai daerah.
- - - - -
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Usul pemakzulan Gibran mungkin terdengar menyenangkan. Para purnawirawan tahu bagaimana mengelola tuntutan. Permintaan mereka agar Undang-Undang Dasar dikembalikan ke versi sebelum amendemen beririsan dengan agenda politik Prabowo. Pendeknya, kita akan memutar waktu ke zaman gelap Orde Baru. Kini kita pula yang ikut menanggung dilema itu.
- - - -
Kunjungi s.id/tempo55gogo untuk dapat promo khusus berlangganan Tempo di bulan Mei.

Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Pemerintah lagi-lagi mengeluarkan kebijakan populis, yakni membangun 80 ribu koperasi desa. Dana yang dibutuhkan tidak main-main mencapai Rp 400 triliun. Pembentukan Koperasi Merah Putih tak urgen, kecuali sebagai konsolidasi dana dan politik Prabowo beserta kroni-kroninya menuju Pemilihan Umum 2029.
- - -
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG)  yang diharapkan menekan tingkat stunting dan memberi multiplier effect malah berpotensi menjadi ladang KKN baru. Tempo menemukan pelaksana proyek ini justru dikerjakan oleh kerabat dan orang dekat Prabowo. Program MBM butuh perombakan total jika ingin tepat sasaran.
------------
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Prabowo Subianto tidak punya alasan mengabaikan ancaman resesi ekonomi. Padahal indikator ekonomi jelas memperlihatkan potensi bencana bagi ekonomi Indonesia. Prabowo harus menurunkan egonya dengan menunda program kerja ambisius dan memperbaiki kebijakan secara struktural.
- - -
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Pemerintah tak pernah sungguh-sungguh memberantas judi online. Selama ini polisi berkelit judi online sukar diberantas, padahal para bandar sebenarnya masih bisa dikejar. Tempo menemukan bahwa seorang politikus dari partai berkuasa memiliki kaitan dengan bisnis judi. Masih adakah peluang pemerintah memberantas judi?
- - -
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Revisi Undang-Undang TNI adalah wujud politik komando Prabowo menciptakan birokrasi penurut. PDIP yang diharapkan menjadi oposisi pemerintah justru getol mengegolkan UU TNI. Prabowo memutar balik Indonesia ke masa kejayaan orde baru.
- - -
Kunjungi s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Penyelesaian banjir tidak cukup dengan menangisi insiden dan membuat konten turun ke lapangan. Pemerintah belum menunjukkan itikad serius menangani banjir. Padahal pangkal soalnya jelas, alih fungsi lahan dan kebijakan yang serampangan.
- - -
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.