Penangkapan terhadap Kades Kinipan menunjukan bahwa kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan terus terjadi dan terus meningkat.
Di antara perempuan dan perjuangan lingkungan hidup, ada kemenangan yang patut untuk dilihat dan dibagikan. Kemenangan itu dapat menjadi pembelajaran yang baik bagi komunitas maupun masyarakat lainnya.
Kemenangan-kemenangan rakyat, tidak peduli seberapa besar, merupakan penggerak dalam meneruskan perjuangan di tengah upaya keras rezim untuk membungkam suara dan memutus gerak rakyat.
Dalam momen peringatan Hari Ibu/Hari Pergerakan Perempuan Indonesia 2021, Walhi Kalimantan Tengah bersama jaringan menggelar webinar akhir tahun berjudul “Perempuan untuk Bumi yang Adil dan Lestari: Cerita Kemenangan dari Tapak.”
Webinar ini menjadi refleksi perjuangan selama satu tahun terakhir, sekaligus menguatkan perjuangan di tahun yang akan datang.
(Held via Zoom Meeting Room of Walhi Kalimantan Tengah on December 22, 2021)
Dalam momen 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) 2021, Koalisi Anti Kekerasan Seksual Kalimantan Tengah menyelenggarakan webinar sebagai upaya edukasi dan advokasi mendorong peran aktif masyarakat dalam isu kekerasan berbasis gender.
(Aired on Youtube channel of Walhi Kalimantan Tengah on December 13, 2021)
Dalam momen #ClimateStrike 5 November 2021 #FridaysforFuture dan #COP26, Walhi Kalimantan Tengah bersama lulusan Climate Reality Corps 2021 dan perwakilan anak muda mengajakmu berdiskusi tentang #KrisisIklim
Bagaimana #KrisisIklim telah mengubah kehidupan kita hari ini dan seperti apa proyeksi masa depannya?
Di 2021, berbagai wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah diterjang banjir besar.
Wilayah Kasongan sendiri ditenggelamkan air tinggi untuk pertama kalinya setelah beberapa puluh tahun.
Benarkah banjir ini semata-mata karena curah hujan yang lebih tinggi dari biasanya?
Bukannya makin sejahtera, banyak petani justru menghadapi ancaman kriminalisasi. LBH di berbagai daerah menyoroti sejumlah kasus kriminalisasi petani di Indonesia (CNN-22/9/2021).
Di Kalimantan Tengah sendiri, menurut data yang dihimpun oleh LBH Palangka Raya, terdapat 32 kasus terkait petani peladang dengan 35 orang terdakwa pada tahun 2019.
Selama ini peladang dijadikan kambing hitam bencana karhutla dan kabut asap. Padahal, lahan garapannya kian menyempit oleh perampasan dan penggusuran perusahan besar, bibit lokal hilang satu demi satu, dan berladang menjadi semakin sulit di tengah marak aturan larangan membakar.
REBUT KEMBALI KEDAULATAN PETANI! SELAMAT HARI TANI NASIONAL!
(Aired in YouTube channel of Walhi Kalimantan Tengah on September 10, 2021)
Aired in YouTube channel of Walhi Kalimantan Tengah on September 10, 2021
Aired in YouTube channel of Walhi Kalimantan Tengah on September 2, 2021
Proses alih status pegawai KPK menjadi ASN terus menuai polemik.
Belakangan KPK menolak saran tindakan korektif dari Ombudsman Republik Indonesia.
Jika dilihat secara menyeluruh, sikap dan tindakan ini memperlihatkan adanya kemerosotan nilai-nilai antikorupsi di tubuh KPK.
Hal ini tidak dapat dilepaskan dari efek domino revisi Undang-Undang (UU) #KPK.
Memperingati #HariKemerdekaanRI2021 Alumni #AJLK (Akademi Jurnalis Lawan Korupsi) 2020 mengundang kawan-kawan media dan publik umum untuk hadir dalam Konferensi Pers Peringatan Kemerdekaan RI 2021 “Merosotnya Nilai-Nilai Antikorupsi di Tubuh KPK”.
(Aired in Youtube channel of Walhi Kalimantan Tengah on August 17, 2021)
Diskusi Film tanggal 30 Juli 2021 tentang Film FernGully, rekomendasi dari Koordinator Desk Politik Eknas WALHI, Khalisah Khalid.
Diskusi Mukbang #MakanBang (eh, sis!) pada 29 Juli 2021 menghadirkan Margaretha Winda F. K. dalam bahasan "Perempuan, Lingkungan, dan Perjuangan".
Konferensi Pers #PoskoSolidaritas Untuk Korban Covid-19 Kalimantan Tengah "Mendapatkan Pelayanan Kesehatan adalah Hak Rakyat Kalimantan Tengah".
Pada Jum'at, 17 Juli 2021, Walhi Kalteng mendiskusikan rekomendasi film Semesta bersama Ketua Klub Film STHI Jentera, Monica Bengu.
Pada 15 Juli 2021, Walhi Kalteng mengajak sahabat IG Walhi Kalteng makan siang bersama Kepala Departemen Pendidikan dan Organisasi Walhi Kalteng, Bayu Herinata, sambil menjawab FAQ mengenai Walhi Kalteng.
Pada 9 Juli 2021, Walhi Kalimantan Tengah bersama Pantau Gambut dan Peta Bencana menggelar Live IG melalui IG Pantau Gambut. Mengangkat topik #Medsos4Karhutla Crowdsourcing Informasi Bencana dari Warga untuk Warga, diskusi meliputi musim kemarau, gambut, asap, dan bencana karhutla.
Walhi Kalimantan Tengah meluncurkan sebuah film dokumenter berjudul Fool Estate : Dilema Cita-Cita Ketahanan Pangan Indonesia.
Film tersebut memberikan gambaran awal mengenai program pengembangan pangan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah.
Mengawali peluncuran film tersebut, Walhi Kalimantan Tengah menggelar Webinar Peluncuran Film Fool Estate : Dilema Cita-Cita Ketahanan Pangan Indonesia pada 14 Juni 2021.
Seri #Ngopi Food Estate masih berlanjut!
Kali ini, Walhi Kalimantan Tengah menghadirkan narasumber dari LBH Palangka Raya dan SP Mamut Menteng.
Bagaimana program Food Estate dilihat dari perspektif hukum dan perempuan?
Lagi-lagi guna mencari jawaban atas pertanyaan kritis: Food Estate untuk siapa?
Minimnya informasi dan keterlibatan publik dalam proyek food estate, mendorong Walhi Kalimantan Tengah bersama Pantau Gambut untuk melakukan kajian terkait proyek pengembangan food estate cetak sawah di Kalimantan Tengah. Kajian dilaksanakan sejak akhir tahun 2020 di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas.
Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan pengetahuan awal kepada publik mengenai proyek yang tengah berjalan, sekaligus menjadi bahan acuan atas rekomendasi yang dapat diberikan kepada pemerintah untuk memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
STOP Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah, Serahkan Urusan Pangan Pada Petani
Minimnya informasi dan keterlibatan publik dalam proyek food estate, mendorong Walhi Kalimantan Tengah bersama Pantau Gambut untuk melakukan kajian terkait proyek pengembangan food estate cetak sawah di Kalimantan Tengah.
Kajian dilaksanakan sejak akhir tahun 2020 di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas.
Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan pengetahuan awal kepada publik mengenai proyek yang tengah berjalan, sekaligus menjadi bahan acuan atas rekomendasi yang dapat diberikan kepada pemerintah untuk memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Peluncuran Kajian & Situs Interaktif Pantau Gambut
Kritik yang terus dilayangkan terhadap program food estate, tak urung membuat pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut. Program ini terus berjalan dan menjadi salah satu dari 10 Program Strategis Nasional yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 109 tahun 2020 dengan banyak "keistimewaan".
Pantau Gambut, WALHI Kalimantan Tengah, dan Yayasan Madani Berkelanjutan menganggap perlu untuk mengkaji perencanaan dan implementasi program ini agar tidak semata dilihat resep instan untuk mengatasi krisis pangan di masa pandemi Covid-19, sambil juga mencermati apakah program ini masih merupakan tindakan yang tepat dalam mengantisipasi krisis pangan seperti yang diumumkan oleh FAO. Terutama jika mempertimbangkan dampak buruk terhadap lingkungan dan sosial yang dapat terjadi.