KPK lahir sebagai anak kandung Reformasi dikarenakan pada era Orde Baru lembaga penegak hukum dianggap tidak menjalankan fungsi semestinya, karena itulah gerakan reformasi mengajukan tuntutan salah satunya menyoal tentang pembersihan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Namun pada saat ini kondisi lembaga anti rasuah tersebut berada dimasa kritis, sejak disahkannya Revisi UU KPK pada tahun 2019 banyak pihak terutama aktivis antikorupsi menentang adanya upaya pelemahan terhadap lembaga tersebut. Terlebih juga dengan tidak diloloskannya 75 penyidik senior KPK sebagai alih status pegawai, sangat jelas KPK dibawah komando Firli Bahuri memiliki kepentingan pribadi dengan cara menyingkirkan perlahan para penyidik yang sedang menangani kasus mega korupsi, karena sejatinya mempertahankan indepedensi KPK sama saja dengan mempertahankan kepercayaan publik terhadap amanat reformasi. Mari nyalakan tanda bahaya sekarang juga, karena nyatanya #ReformasiMasihDikorupsi.