Berbicara mengenai kontestasi pemilihan umum kepala daerah (“Pilkada”) maka sejatinya tidak terlepas dari makna demokrasi di negara ini, yang mana demokrasi Indonesia dalam arti formal (indirect democracy), sebagai suatu demokrasi dimana pelaksanaan kedaulatan rakyat itu tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat. ketika demokrasi diartikan sebagai kompetensi, partisipasi dan kebebasan, maka proses daripada demokratisasi, khususnya demokrasi politik yang ideal, yakni kompetisi, partisipasi dan kebebasan politik sipil. Hal inilah yang kemudian menjadikan suatu perspektif bahwa meningkatnya partisipasi berarti meningkat pula jumlah warga negara yang memperoleh hak-hak politik dan kebebasan. Meski demikian sejak 2015, fenomena calon tunggal menjadi tidak terhindarkan. Maka warga hanya memiliki pilihan, memilih yang berani maju atau lebih baik memenangkan kotak kosong. Mendalami fenomena ini, kita telisik siapa kambing hitamnya, siapa yang membuat kurangnya peminat jadi pemimpin di negara ini.