Belum lama revisi Undang-Undang TNI disahkan, kini sudah bergulir lagi upaya merevisi Undang-Undang Polri. Publik pun bereaksi. Tidak hanya soal bakal diperluasnya kewenangan Polri, tapi juga, evaluasi minim terhadap Korps Bhayangkara yang tak nampak di materi RUU Polri itu.

Lantas, akankah pembahasan RUU Polri dilakukan terbuka dan berpihak pada kepentingan masyarakat? Selengkapnya, simak laporan KBR yang disusun dan dibacakan Hoirunnisa:

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id