Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi ratusan juta serangan siber dalam empat tahun terakhir. Namun, fakta ini belum juga menjadi perhatian hingga seorang peretas bernama Bjorka muncul dan menghebohkan publik. Bjorka berhasil membobol dan mencuri data pribadi jutaan penduduk Indonesia. Tak hanya itu, ia juga mengunggah data pribadi para pejabat negara. Sebagai tanggapan reaktif terhadap kasus tersebut, pemerintah akhirnya meratifikasi UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang pertama kali diinisiasi pada tahun 2016. Sayangnya, upaya ini hanya dianggap sebagai formalitas belaka di akhir masa pemerintahan Jokowi. Sebab, UU PDP tidak bisa terlaksana dalam waktu dekat karena aturan turunannya yang belum siap. Selain itu, UU PDP juga mengandung sejumlah celah dan implikasi hukum. Tak hanya persiapan UU PDP yang belum matang, publik juga masih skeptis dengan keseriusan pemerintah dalam melindungi data pribadi karena respons atau komentar para pejabat publik yang menandakan rendahnya pemahaman akan urgensi perlindungan data pribadi. NALAR episode kali ini membahas sejauh mana UU PDP menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi data warga negaranya. Sederet celah dan implikasi hukum dalam UU PDP juga menjadi sorotan dalam episode ini. Episode ini merupakan versi audio visual dari publikasi tulisan Yanuar Nugroho dan Sofie Syarif yang dimuat di Perspective ISEAS No. 75 tanggal 22 September 2023 berjudul “What Can We Expect of Indonesia’s PDP Law?”. #NALAR #NalarInstitute #PerlindunganDataPribadi #PerlindunganData #UUPDP #PDP #peretas #peretasan #kemenkominfo #bjorka