Sudah genap dua puluh tahun berlalu, Peristiwa Wasior masih menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban & warga Papua. Peristiwa ini bermula dari terbunuhnya 5 anggota Brimob dan 1 warga sipil di base camp perusahaan CV. Vatika Papuana Perkasa di Desa Wondiboi, Distrik Wasior, pada 13 Juni 2001. Sejumlah besar pasukan polisi diturunkan untuk mencari pelaku yang juga mengambil 6 pucuk senjata dari anggota Brimob yang tewas. Namun pengejaran pelaku oleh aparat ini disertai tindak kekerasan terhadap penduduk sipil yang tidak bersalah, seperti penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan terhadap lebih dari 30 orang, pembunuhan, penghilangan paksa, hingga perkosaan.
Meski Komnas HAM telah menyelesaikan dan menyerahkan hasil penyelidikan pro justitia nya kepada Jaksa Agung pada 2003, namun pingpong berkas antara Jaksa Agung dan Komnas HAM kembali terjadi pada berkas kasus ini setidaknya sebanyak 3 kali, yakni November 2004, Maret 2008 dan November 2016 dengan alasan belum melengkapi persyaratan formil dan materiil. Kendati demikian, dalam Sidang UPR (Universal Periodic Review) PBB yang diadakan di Jenewa pada 3 Mei 2017, Pemerintah Indonesia menjanjikan bahwa Kejaksaan Agung sedang mempersiapkan proses pengadilan di Pengadilan HAM di Makassar untuk memproses kasus Wasior-Wamena. Namun hingga menjelang Sidang UPR berikutnya pada akhir 2022 nanti, nyatanya masih belum ada sedikitpun terlihat kemajuan dalam membawa kasus Wasior ke Pengadilan HAM. Terbukti bahwa janji tersebut hanya sebatas alat diplomasi Pemerintah untuk meredam perhatian internasional terhadap situasi Papua, termasuk kemandekan penyelesaian kasus Wasior-Wamena.
Simak obrolan antara 2 warga Papua mengenai pandangan, sikap serta tuntutan kepada Negara akan penyelesaian Peristiwa Wasior. Juga suara mengenai pentingnya kemanusiaan bagi warga Papua di hari ini yang kian terancam dengan represifitas aparat.
