Episode Dialog Interaktif Dapur Remaja Bersama Tokoh NU kota Depok, KH. Mhamad Solechan, dan Tokom Muda sekaligus pengusaha, Dede Nurdiansyah.SE di acara Ngopi Dapur Remaja Radio.

Kontroversi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) masih saja ada. Padahal, pemerintah telah menjelaskan pertimbangan dalam memutuskan menyesuaikan harga BBM.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sebelum memutuskan menyesuaikan harga BBM, pemerintah mempertimbangkan tiga hal. Pertimbangan pertama adalah menjaga daya beli masyarakat. Kedua, kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menahan harga BBM di tingkat masyarakat dengan harga minyak dunia (ICP) di atas USD 100 per barel. Ketiga, momentum pemulihan ekonomi nasional.

Seiring dengan penyesuaian harga BBM, pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai bantuan sosial atas pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM), Rabu (1/9/2022). BLT BBM diberikan kepada masyarakat yang terdampak penyesuaian harga BBM.

Menurut Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan, KH Ahmad Fahrur Rozi, penyesuaian harga BBM dilakukan agar negara tidak jatuh ke dalam resesi dan kebangkrutan. Hal itu terjadi karena kenaikan harga minyak dunia akibat tekanan ekonomi global.

Fahrur mencontohkan, Venezuela yang mengalami krisis dan bangkrut sebagai dampak mempertahankan subsidi diluar kemampuannya. Oleh sebab itu, Indonesia tidak mungkin terus terbebani dengan bantuan subsidi di luar kemampuan. Penyesuaian harga BBM dinilai pilihan terbaik yang ditempuh pemerintah.

Ia menambahkan, kebijakan penyesuaian BBM yang disertai dengan pengalihan subsidi untuk bantuan sosial (bansos), BLT dan berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, yang kemaslahatannya dapat dirasakan semua orang merupakan perintah syariah. Secara fiqih Islam, orang yang boleh dibantu hanya orang-orang kurang mampu.

Ketika pemerintah mengalihkan subsidi BBM kepada orang tidak mampu demi kemaslahatan, sudah sepatutnya langkah pemerintah untuk didukung penuh.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud mengamini pernyataan Fahrur. Menurut dia, sasaran penyesuaian harga BBM adalah kemaslahatan dan kebaikan bagi rakyat yang membutuhkan.

Marsudi memaparkan, suatu kewajiban membangun kemaslahatan bangsa. Ketika Presiden sebagai pemimpin yang memprioritaskan masyarakat kurang mampu untuk membangun kemaslahatan bangsa, makaa harus diyakini bahwa itu pilihan terbaik.

Ia menjelaskan, ekonomi Pancasila memiliki inti kemaslahatan. Dengan demikian, kebijakan pemerintah mengalihkan subsidi merupakan tindakan yang tepat, agar nilai guna subsidi tepat sasaran.

Penjelasan mengenai penyesuaian harga BBM dan penyaluran BLT BBM kepada masyarakat masih harus dilakukan oleh pemerintah. Penjelasan tersebut bertujuan agar masyarakat memahami keputusan pemerintah. Dialog dengan mengundang tokoh masyarakat sekaligus tokoh agama menjadi pendekatan terbaik dari sisi spiritual.