Keputusan presiden untuk merombak komposisi kabinetnya di tengah-tengah masa kerja dapat dipahami. Sebagai kepala pemerintahan, kewenangan presiden (didasarkan pada Pasal 17 ayat 2 UUD 45) pada hal semacam itu idealnya adalah untuk mengusahakan tercapainya target- target dalam program kerja pemerintah, baik di tingkat makro, mezzo maupun mikro. Hal itu bukan hanya sebagai wujud dari pertanggungjawaban presiden dan pemerintahannya dalam merealisasikan prestasi kerja dalam rangka meningkatkan serta memajukan negara dan rakyatnya, namun juga sebagai bentuk pertaruhan kredibilitas presiden dan trust rakyat kepadanya atas pencitraan yang pernah dijanjikan pada masa kampanye.