Pada 6 Juli lalu, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM resmi menyerahkan draf  Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP ke DPR. Penyusunan draf RKHUP yang sudah berlangsung sejak lama dan sempat batal disahkan pada 2019 lalu ini, menimbulkan kritik dari banyak pihak. Mulai dari prosesnya yang tidak transparan dan minim keterlibatan publik hingga poin-poin isi RKUHP yang kontroversial.

Bersama Vincent Ricardo, alumni Fakultas Hukum UI kita akan membahasnya