Akibat pandemi, pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu sepakat  Pilkada 2020 diundur, dari semula September menjadi Desember 2020. Gelaran ini meniscayakan pendisiplinan terhadap protokol kesehatan pada setiap tahapannya. Pemenuhan protokol ini tentu membuat pembiayaan pilkada menjadi bertambah, karena harus memenuhi sejumlah kebutuhan, seperti alat pelindung diri, pengukur suhu, dan semacamnya. Penyelenggara pemilu telah menambahkan sejumlah anggaran untuk mengongkosi kebutuhan protokol tersebut. Selain dari APBD, anggaran Pilkada 2020 juga ditopang dari APBN. Media BPP menemui Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian untuk membincangkan terkait bagaimana perkembangan pembiayaan Pilkada 2020 tersebut, Selasa (20/10/2020).